Posts Tagged ‘pendidikan’

Melalui Program GGD, Pemerintah Upayakan Pemerataan Pendidikan di Indonesia

Jakarta, Kemendikbud — Pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia saat ini belum merata, pemerintah sangat berkomitmen dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Program Guru Garis Depan (GGD) adalah salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pemerintah daerah dalam memeratakan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia terutama dalam hal pendistribusian tenaga pendidik atau guru.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, target pemerintah ke depan adalah pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dia mengambil contoh, ​pemerintah menargetkan ​kualitas pelayanan pendidikan di pulau Jawa dengan kualitas pelayanan pendidikan di daerah-daerah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur memiliki kualitas pelayanan pendidikan yang sama​ nantinya​ “Targetnya kesana, jangan sampai terjadi sebuah ketimpangan dan kesenjangan yang sangat lebar, itu yang tidak kita inginkan,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Pelepasan Guru Garis Depan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/5/2015).

Read the rest of this entry »

Pelatihan Guru Menyiapkan Kurikulum 2013

Oleh : Ismunandar, Direktur SEAMEO QITEP in Science Bandung

ismunandar

Salah satu ciri Kurikulum 2013, yang disebut dalam dokumen uji publik, adalah nantinya pembelajaran akan mengedepankan pengalaman personal melalui observasi (menyimak, melihat, membaca, mendengar), bertanya, asosiasi, menyimpulkan, mengkomunikasikan. Dari berbagai studi, disimpulkan bahwa pembelajaran seperti inilah yang akan meningkatkan kemampuan berfikir tingkat tinggi siswa, dan yang oleh banyak pihak disebut akan mampu menyiapkan generasi yang siap dengan berbagai ketidakpastian masa depan. Namun harus kita sadari bahwa menuju pembelajaran seperti ini tidaklah mudah serta perlu upaya serius yang berkesinambungan. Di beberapa negara perubahan itu dilakukan dalam 10 -15 tahun dengan upaya yang konsisten dan kerjasama para pemangku kepentingan.

Salah satu upaya penting adalah pengembangan profesional guru. Disebutkan dalam dokumen yang sama, bahwa untuk menyiapkan implementasi kurikulum baru akan dilakukan training pada para guru. Bagaimana menyiapkan guru agar dapat mengimplementasikan ciri pembelajaran di atas? Tulisan berikut akan mencoba memberikan beberapa point penting pelatihan yang perlu dilakukan agar tujuan di atas tercapai. Point-point ini disarikan dari berbagai studi yang dilakukan di dalam dan di luar negeri, dengan mempertimbangkan kondisi awal guru kita (hasil studi TIMSS dan UKA).

Dalam bahasa yang umum digunakan, pembelajaran yang mengedepankan observasi, bertanya menyimpulkan dan mengkomunikasikan disebut dengan pembelajaran melalui inkuiri. Agar guru dapat mengimplementasikan pembelajaran inkuiri, pelatihan yang diberikan harus minimal harus memungkinkan guru: (i) melakukan sendiri kegiatan inkuiri, (ii) mendapatkan pengalaman langsung bagaimana pembelajaran terjadi (how people learn) dan peran guru dalam pembelajaran inkuiri. Dengan kata lain agar guru dapat mengimplementasikan pembelajaran yang diharapkan maka pelatihan harus dilakukan dengan pendekatan yang sama dengan cara pembelajaran yang diharapkan akan terjadi di kelas nantinya.

Read the rest of this entry »

Kurikulum 2013: Instrumen Peningkatan Mutu Pendidikan

Secara konvensional terdapat kecenderungan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan selalu dikaitkan dengan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang memadai, serta kompetensi guru. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya betul. Ada komponen lain yang jarang disentuh yaitu kurikulum. Argumentasi yang dikemukakan pada tulisan ini adalah kurikulum merupakan instrumen strategis bagi upaya peningkatan mutu pendidikan.
Kenapa demikian?. Kurikulum sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan terdiri dari tiga entitas yaitu tujuan, metode, dan isi. Peningkatan kompetensi guru dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan hanya akan memberikan makna bagi peserta didik jika diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum. Pada konteks Sistem Pendidikan Nasional rumusan tersebut dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pada Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab Ketentuan Umum SKL didefinisikan sebagai “kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan”.
Untuk menjamin agar SKL tersebut dapat dicapai maka kegiatan belajar mengajar tersebut dilengkapi dengan tujuh standar lainnya yaitu standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Keberadaan standar-standar ini telah dijamin oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 2.
Kurikulum 2013 sebagai bagian dari intervensi peningkatan mutu pendidikan, tentu tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, SKL menjadi rujukan ketika Kurikulum 2013 diterapkan, termasuk tujuh standar nasional pendidikan lainnya. Demikian juga dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tetap menjadi bagian Kurikulum 2013. Satuan pendidikan tetap mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sendiri yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan tersebut. Di samping itu, Kurikulum 2013 tetap merupakan kurikulum berbasis kompetensi.
Namun demikian, sebagaimana dinyatakan pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Satuan pendidikan tetap harus merujuk pada kerangka dasar dan struktur kurikulum jika harus mengembangkan kurikulum sendiri. Ketentuan untuk merujuk pada kerangka dasar dan struktur kurikulum merupakan bagian dari quality assurance.