SERTIFIKASI GURU DAN DAPODIK

duit

“Bulan April 2013, tunjangan sertifikasi guru dalam jabatan akan segera di cairkan”. Seperti itulah kira-kira judul pada salah satu berita online yang dimuat di situs pemerintah dinas pendidikan. Berita tersebut mungkin merupakan angin segar bagi guru-guru PNS maupun non PNS yang dinyatakan lulus dan berhak menerima tunjangan sertifikasi dalam jabatan. Adapun besar jumlah penerimannya itu tergantung dari berapa nominal gaji pokok yang diperoleh guru tersebut setiap bulannya. Lalu bagaimana tingkat kebenaran berita tersebut? Ternyata bukan hanya dimedia online saja informasi tentang pencairan tunjangan sertifikasi tersebut dimuat. Banyak berita serupa yang tersebar diberbagai media cetak  maupun media online. Salah satu media cetak yang paling sering saya baca adalah media cetak yang memuat tulisan ini (Kabar Cirebon.red).

Beberapa hari lalu telah diberitakan bahwa sertifikasi guru akan dicaikan (untuk wilayah Majalengka). Kurang lebih diberitakan seperti itu. Lalu bagaimana dengan tanggapan orang-orang (guru) disekitar saya? Biasa-biasa saja, tidak heran dan tidak terlalu memperdulikannya. Kenapa tidak, karena Majalengka bukan tempat tugas dan tempat tinggal saya dan guru yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, berita tinggal hanya cerita. Sampai detik ini, saya dengar tunjangan sertifikasi guru belum juga dicairkan.  Entah apa alasannya saya sendiri juga tidak tahu dan tidak mau tahu karena saya bukan salah satu penerima tunjangan tersebut. Lalu kalau memang tidak ada hubungannya, kenapa saya menulis artikel seperti ini? Kita menulis itu kan harus ada tujuannya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca salah satu artikel di media cetak yang memuat tulisan ini, dalam media cetak tersebut diberitakan bahwa ada sekian ribu guru yang terancam tidak memperoleh tunjangan sertifikasi karena jumlah jam mengajar (JJM) perminggu tidak memenuhi syarat. Untuk PNS maupun non PNS dalam lingkup pendidikan/guru jumlah jam mengajar per minggu adalah sebanyak 24 jam, apabila jumlah jam tersebut tidak terpenuhi, maka PNS atau non PNS tersebut tidak bisa memperoleh tunjangan sertifikasi. Betapa sangat disayangkan apabila kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai guru tetapi tidak memperoleh tunjangan tersebut.  Bahkan pada artikel tersebut diberitakan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena guru tersebut tidak memenuhi jumlah jam mengajar ketika melakukan pendataan online pada system dapodik (data pokok tenaga pendidik).

Dapodik (Data Pokok Tenaga Pendidik) merupakan salah satu aplikasi pendataan tenaga kependidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk mendata sekolah yang ada di Indonesia. Lalu apa manfaat dapodik ini? Beberapa manfaat dapodik yaitu untuk memenuhi seluruh kebutuhan data Kemdikbud sebagai dasar perencanaan dalam pelaksanaan program yang bersifat transaksional dengan daerah, maupun langsung dengan sekolah, dan seluruh entitas data Pendidikan seperti : penyaluran dana BOS, rehab, Tunjangan Guru, dan subsidi siswa miskin.

Jika kita pahami salah satu manfaat dari pendataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dapodik akan mempengaruhi tunjangan sertifikasi guru, kenapa tidak, dapodik merupakan sarana pemerintah pusat untuk mengetahui dan mendata berapa jumlah guru di Indonesia yang berhak memperoleh tunjangan tersebut. Berhak atau tidaknya guru tersebut memperoleh tunjangan itu dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Lalu bagaimana caranya agar SK itu segera diperoleh, caranya adalah dengan melakukan pendataan seperti yang dijelaskan tadi. Adapun pendataanya dilakukan melalui operator sekolah masing-masing. Ada yang beranggapan bahwa adanya dapodik akan merugikan guru terutama yang kekurangan jam, karena pemerintah pusat akan mengetahui profil guru, profil sekolah dan profil siswa setelah data tersebut dikirim ke server pusat. Tetapi dari sekian guru yang ada, tidak sedikit juga guru yang menyetujui dan menanggapi positif (termasuk saya) pada system dapodik ini. Setiap sesuatu memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya tergantung dari mana kita memandangnya. Akan tetapi bagi saya pribadi, pemerintah hendaknya tidak menjadikan pendataan ini sebagai data utama untuk memperoleh tunjangan. Alangkah baiknya pemerintah tidak memovonis “data guru yang tidak sesuai dengan system dapodik tidak akan memperoleh tunjangan” karena untuk penginputan data di aplikasi ini bisa dikatakan masih belum maksimal untuk memvalidasi data. Sehingga kelayakan untuk memperoleh tunjangan bagi guru PNS maupun non PNS tidak terkendala karena ketidak maksimalan system dapodik.

Saya sendiri kebutulan sebagai salah satu operator yang memproses data pada system dapodik. Sejak saya memperoleh pelatihan tentang pengisian dapodik sekitar bulan September 2012 lalu ketika itu aplikasi masih merupakan versi 12. Akan tetapi berkat kerja keras dari para developer dapodik sekitar, bulan Desember tahun 2012 lalu aplikasi tersebut terupdate pada versi 13. Jika dilihat dari versi sebelumnya memang versi ke 13 ini merupakan versi yang cukup baik, dimana pada versi ini sudah disediakan menu untuk mendownload data peserta ujian nasional. Akan tetapi untuk penginputan data dan pengaturan jumlah rombel masih terdapat kekurangan. Jadi jangan heran dan jangan menyalahkan operator apabila jumlah jam mengajar dan pembagian rombel tidak terposting/tampil dengan baik dan benar di server pusat dapodik. Karena seperti yang saya bilang, aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan dan perlu adanya perbaikan kembali, sehingga aplikasi ini bisa dinilai layak untuk memvalidasi berbagai tunjangan yang diperoleh bagi guru PNS maupun non PNS. Selain dari sisi aplikasi/program, perbaikan juga harus dilakukan di server pusat, hal ini dikarenakan tidak jarang ketika kita ingin mengecek untuk sekedar melihat verifikasi data guru, link yang akan dituju tidak bisa diakses atau server not found. Selain itu ketika pengiriman data, server masih belum mampu menampung dan memverifikasinya (butuh waktu untuk memverifikasi data yang telah dikirim), sehingga data yang baru dikirim tidak bisa tampil dan hanya data lama yang tampil. Jika sudah seperti ini, kepada siapa kita bertanya, kepada operator tingkat Kecamatan, jawaban yang diperoleh belum memuaskan. Kepada tingkat Kabupaten, nomor kontak operator kadang tidak aktif/sibuk, hal ini mungkin karena mereka sedikit jengkel akibat banyaknya pengaduan dan pertanyaan, kepada operator tingkat pusat, melalui email kadang tidak dibalas. Kalau sudah seperti ini, ujung-ujungnya operator yang menginput data yang akan disalahkan. Pada dasarnya saya sebagai operator sekolah menyambut baik adanya program pendataan melalui dapodik ini, tetapi akan sangat baik, jika “keputusan” yang pemerintah ambil sudah sejalan dengan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman baik antara operator sekolah, guru maupun kepala sekolah dalam mempertanyakan dan mempertanggung jawabkannya.

Leave a Reply